Prinsip Etika dalam Bisnis dan Lingkungan

Oleh

Comments

Post a Comment

Popular posts from this blog

Present Perfect Tense

Oleh
Present Perfect Tense, digunakan untuk menyatakan suatu perbuatan atau kegiatan yang terjadi pada suatu waktu yang tidak tertentu di masa lampau. Pada saat bicara, perbuatan atau kegiatan tersebut telah selesai. Strukturnya: Subject + has/have + verb 3 Contoh : ·         *  I have eaten lunch (Saya sudah makan siang) Dalam kalimat, terlihat bahwa subjek yang digunakan adalah “I”, dan untuk kata kerjanya adalah “eaten” dimana kata kerja tersebut adalah bentuk ketiga dari “eat”.
Read more

CU. Sehati

Oleh
Image
Kantor Pusat CU. Sehati   Hallo bloggers! Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang sebuah koperasi yang berada di dekat rumah saya. Nama Koperasi itu adalah CU Sehati. Peresmian Gedung CU. Sehati Kantor Pusat Koperasi Sehati ini, berdiri sejak tanggal 22 Agustus 1987. Dan didirikan oleh 29 pediri yang terbentuk dari warga sekitaran koperasi tersebut. Koperasi ini didirikan karena para pendiri duluna membuta sebuah arisan antar RT yang lama-kelamaan pendiri-pendiri tersebut memutuskan untuk membangun koperasi ini. Koperasi ini merupakan koperasi simpan-pinjam sehingga bisa disebut Credit Union Sehati. 29 Pendiri CU. Sehati CU Sehati memiliki kantor pusat dan kantor cabang. Untuk kantor pusat Koperasi Sehati terletak di Jl. Warga No. 1-B RT 015/03, Pejaten Barat, Ps. Minggu, Jakarta Selatan. Sedangkan untuk kantor cabang, Koperasi memiliki 3 cabang yaitu: Koperasi Sehati Depok yang terletak di Jl. Rengas Raya No. 45 Rt 02/07, Baktijaya, Sukmajay...
Read more

Otonomi Daerah, Implementasi Polstranas, Keberhasilan Polstranas

Oleh
A. OTONOMI DAERAH           Otonomi daerah dapat diartikan sebagai kewajiban yang diberikan kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut aspirasi masyarakat untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka pelayanan terhadap masyarakat dan pelaksanaan pembangunan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.          Sedangkan yang dimaksud dengan kewajiban adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat. Pelaksanaan otonomi daerah selain berlandaskan pada acuan hukum, juga sebagai implementasi tuntutan globalisasi yang harus diberdayakan dengan cara memberikan daerah kewenangan yang lebih luas, lebih nyata dan bertang...
Read more